Luhut menjelaskan bahwa kajian yang disusun DEN berfokus pada penyempurnaan aturan agar proses pembuktian tindak pidana korupsi menjadi lebih jelas dan objektif.
Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan untuk memastikan pelaku korupsi tetap dapat diproses secara hukum. Di sisi lain, seseorang yang mengambil keputusan dengan itikad baik dan mengikuti prosedur tidak semestinya langsung dipidana tanpa dasar yang kuat.
DEN menilai kepastian hukum penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. Dengan aturan yang lebih jelas, pengambil keputusan di sektor pemerintahan maupun dunia usaha diharapkan dapat menjalankan tugasnya tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Unsur Kerugian Negara Tidak Dihapus
Dalam klarifikasinya, Luhut menegaskan bahwa usulan DEN tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara.
DEN justru mendorong penyempurnaan rumusan pasal terkait kerugian negara agar penerapannya memiliki dasar pembuktian yang lebih objektif. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP disebut tetap dipertahankan dalam usulan tersebut.
Selain itu, DEN mengusulkan penguatan perlindungan bagi pengambil keputusan yang bertindak dengan itikad baik melalui pendekatan policy judgment rule atau business judgment rule, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Usulan lainnya mencakup penambahan jenis tindak pidana korupsi yang mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.
KPK Sebelumnya Menyoroti Usulan Luhut
Sebelum klarifikasi tersebut muncul, Ketua KPK Setyo Budiyanto telah memberikan tanggapan terhadap gagasan Luhut mengenai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
KPK menilai karakteristik hukum di Indonesia perlu menjadi pertimbangan, terutama karena terdapat perbedaan pengaturan dan penafsiran antara ketentuan UNCAC dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
Setyo juga menyampaikan bahwa apabila aturan diselaraskan dengan UNCAC, perubahan undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan sejumlah bentuk tindak pidana korupsi, seperti suap sektor swasta, perdagangan pengaruh, penyuapan pejabat asing, dan pengayaan ilegal.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan definisi korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi juga menyangkut efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum.
Kepastian Hukum Jadi Perhatian
DEN menilai penyempurnaan regulasi antikorupsi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Tujuannya adalah menciptakan aturan yang adil, proporsional, serta mampu membedakan keputusan bisnis yang berisiko dengan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Klarifikasi Luhut ini sekaligus menegaskan bahwa pembahasan yang diusulkan DEN berkaitan dengan perbaikan rumusan hukum dan mekanisme pembuktian, bukan penghapusan tanggung jawab atas kerugian keuangan negara.
Ke depan, pembahasan perubahan regulasi tersebut akan menjadi perhatian karena menyangkut keseimbangan antara pemberantasan korupsi, perlindungan hukum bagi pengambil keputusan yang beritikad baik, dan kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

0 Comments: