MUI Resmi Fatwakan Vape Haram, Pemerintah Diminta Segera Susun Regulasi

MUI Resmi Fatwakan Vape Haram, Pemerintah Diminta Segera Susun Regulasi

MUI resmi menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Pemerintah dan DPR diminta segera menyusun regulasi untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Keputusan tersebut menjadi perhatian publik karena MUI juga meminta pemerintah segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksi bagi pihak yang melanggar.

Penetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 dan diumumkan kepada masyarakat pada Senin, 9 November 2026.

Keputusan tersebut tidak hanya mencakup penggunaan vape oleh konsumen, tetapi juga aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.

MUI Menilai Vape Membahayakan Kesehatan

Dalam pertimbangan fatwanya, MUI menyoroti sejumlah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektrik. Risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang menjadi alasan utama penetapan hukum tersebut.

MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat yang menggunakan tenaga baterai atau sumber energi lainnya untuk memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap yang dihirup oleh pengguna.

Cairan vape umumnya dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan tambahan perasa. Nikotin sendiri dikenal memiliki sifat adiktif yang dapat memengaruhi sistem saraf serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.

Selain persoalan kesehatan, MUI juga memberikan perhatian terhadap potensi penggunaan vape sebagai sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Produksi dan Perdagangan Vape Juga Dinyatakan Haram

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memberikan ketentuan yang mencakup seluruh aktivitas terkait rokok elektrik.

MUI menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram. Penyalahgunaan perangkat tersebut untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Tidak berhenti pada pengguna, MUI turut menetapkan bahwa kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

Ketetapan ini memperluas cakupan fatwa sehingga tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang menggunakan vape, tetapi juga pelaku usaha yang terlibat dalam industri rokok elektrik.

MUI Minta Presiden dan DPR Segera Susun Undang-Undang

Salah satu poin penting dalam fatwa tersebut adalah rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah regulasi yang lebih tegas.

MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Selain itu, pemerintah diharapkan mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik demi melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang ditimbulkan.

MUI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pengendalian vape dapat berjalan secara terarah dan terintegrasi.

Sejumlah Kementerian dan Lembaga Diminta Memperkuat Pengawasan

Dalam rekomendasinya, MUI memberikan perhatian khusus kepada sejumlah lembaga pemerintah.

Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

Kementerian Perindustrian juga direkomendasikan untuk mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media konsumsi zat terlarang.

MUI turut mendorong Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal terkait vape dengan mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan.

Masyarakat Diimbau Melindungi Anak dan Remaja

MUI juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penggunaan vape, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, serta keluarga diminta meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan rokok elektrik dan risiko yang dapat ditimbulkannya.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mencegah ketergantungan nikotin serta melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan zat berbahaya.

Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat dapat memahami ketentuan hukum penggunaan vape dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun pelaksanaan kebijakan pelarangan secara formal melalui undang-undang tetap memerlukan langkah dan proses regulasi dari pemerintah bersama DPR.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: